.png)
Pj Wali Kota Malang saat ini, Dr Ir Wahyu Hidayat MM, mengaku siap memberikan upaya terbaik bagi siswa, guru, serta sarana prasarana sekolah. Sehingga setiap orang dapat merasakan pendidikan yang unggul serta mandiri.
“Selama lima tahun terakhir, MBKM memberikan dampak positif bagi masyarakat Malang. Siswa, guru, dan masyarakat telah melihat kemajuan serta perubahan yang signifikan. "Saya bisa melihat perbedaannya sekarang dan nanti." seru Wahyu di halaman Balaikota Malang.
.png)
Ujarnya, Pemerintah Kota Malang juga menyatakan berupaya mewujudkan sekolah yang bebas kekerasan seksual serta perundungan. Sekolah-sekolah di Kota Malang sudah memiliki satgas dan tim penyuluh sebagai upaya pencegahan. Pemerintah Kota Malang juga memberikan pendidikan di sekolah.
"Sudah ada layanan pengaduan kekerasan seksual serta perundungan telah disiapkan di berbagai sekolah di Kota Malang. Tentunya kita berharap permasalahan ini tidak akan terulang kembali." Tegas pria itu sambil tersenyum ramah.
Saat ditanya apa yang perlu ditingkatkan dalam dunia pendidikan di Malang, Wahyu langsung menyinggung status tenaga honorer saat ini. Menurut orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu, status guru serta tenaga honorer harus jelas. Hal ini membuat kita bisa fokus dalam mendidik anak bangsa.
“Guru mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan program MBKM di Kota Malang. Kami akan memperjuangkan status guru yang saat ini non-ASN. Artinya guru tidak tetap (GTT) serta Pegawai Tidak Tetap (PTT), ujarnya.
Disamping itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Suwarjana mengatakan, seluruh sekolah di Kota Malang menerapkan kurikulumnya masing-masing. Mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Selain itu, tema Hari Pendidikan Nasional adalah “bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar”.
"Awalnya kurikulum unik ini hanya eksperimen, tapi teman-teman mudaku menginginkan hal yang sama. Jadi kalau satu melaksanakan semua melaksanakan, satu tidak maka lainnya juga tidak. Kami sudah memberikan bimbingan serta pelatihan dari tim pengawas kami,” ujarnya.
Ia mengatakan, selain memperjuangkan posisi guru non-ASN, pihaknya juga akan memperbaiki sekolah-sekolah. Sebanyak 30-40 sekolah yang tidak memadai akan diperbaiki.
“Jumlah tersebut mencakup SD dan SMP swasta serta negeri. Pembangunannya direncanakan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, kemungkinan pada bulan ini. Tapi, kami juga harus berhati-hati dalam memberikan bantuan. Kami tidak ingin ada masalah di kemudian hari sesudah pekerjaan konstruksi selesai,” jelas Suwarjana." (afi/rhd)
