Malang, malangterkini.id - Kota Malang kembali menjadi saksi bisu semangat juang mahasiswa. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang turun ke jalan pada Kamis (22/8), menyuarakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi damai ini digelar di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang, sebagai bentuk penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang digagas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Dalam orasinya, para demonstran dengan lantang menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap langkah DPR yang dianggap ingin mengusik putusan MK. Mereka menilai, putusan MK yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya dihormati dan dilaksanakan dengan baik.
"DPR jangan seenaknya mengutak-atik putusan MK! Ini namanya mengkhianati konstitusi!" teriak salah satu orator dengan semangat.
Aksi demonstrasi ini menyoroti dua putusan MK yang dianggap penting oleh para mahasiswa. Pertama, putusan MK terkait pelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Putusan ini dinilai membuka peluang bagi partai-partai politik kecil untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
Kedua, penegasan putusan MK soal tidak adanya perubahan syarat batas usia pencalonan kepala daerah saat pendaftaran. Putusan ini dianggap penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan daerah.
"Kami yakin, putusan MK ini sudah melalui pertimbangan yang matang. Untuk apa direvisi lagi?" ujar salah satu mahasiswa.
Para demonstran juga membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka. Beberapa di antaranya bertuliskan "DPR membajak konstitusi, kawal putusan MK!", "Tolak revisi UU Pilkada!", dan "Kami percaya pada putusan MK!".
Aksi damai ini berlangsung dengan tertib dan lancar. Para demonstran membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasinya.
Aksi mahasiswa Malang ini menjadi bukti bahwa generasi muda tetap peduli dengan persoalan bangsa. Mereka tidak ingin demokrasi Indonesia berjalan mundur. Dengan suara lantang, mereka menuntut agar DPR RI menghormati putusan MK dan tidak melakukan revisi UU Pilkada yang berpotensi merugikan masyarakat.
Mengapa Mahasiswa Menolak Revisi UU Pilkada?
Ada beberapa alasan mengapa mahasiswa menolak rencana revisi UU Pilkada. Pertama, mereka khawatir revisi UU Pilkada akan membuka peluang terjadinya praktik politik uang yang lebih masif. Kedua, mereka khawatir revisi UU Pilkada akan menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Ketiga, mereka khawatir revisi UU Pilkada akan menguntungkan partai-partai politik besar dan merugikan partai-partai politik kecil.
Apa Dampak Revisi UU Pilkada?
Jika revisi UU Pilkada dilakukan, maka akan berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi antara lain:
- Meningkatnya praktik politik uang: Revisi UU Pilkada yang melonggarkan aturan terkait pendanaan kampanye dapat memicu maraknya praktik politik uang.
- Menurunnya kualitas pemimpin daerah: Revisi UU Pilkada yang menurunkan syarat pencalonan kepala daerah dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin daerah yang tidak memiliki kapasitas dan integritas yang memadai.
- Meningkatnya polarisasi politik: Revisi UU Pilkada yang memicu perdebatan yang panjang dapat meningkatkan polarisasi politik di masyarakat.
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Malang merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap masa depan bangsa. Mereka ingin memastikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan.
Pentingnya Peran Mahasiswa
Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang memiliki idealisme dan semangat juang yang tinggi. Dengan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat.
Ajakan untuk Semua
Mari kita dukung perjuangan mahasiswa dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Kita harus bersama-sama mengawasi setiap langkah pemerintah dan lembaga negara lainnya agar tidak menyimpang dari jalur yang benar.
