.png)
Malang, malangterkini.id - Rencana pemerintah pusat untuk memberikan makan gratis kepada siswa mulai dari tingkat PAUD hingga SMP menjadi sorotan serius di Kota Malang. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah melakukan perhitungan kebutuhan anggaran untuk program ini dan hasilnya cukup mengejutkan.
Estimasi Anggaran Fantastis
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, terdapat sekitar 137.000 pelajar yang berhak mendapatkan manfaat dari program makan gratis ini. Dengan asumsi kebutuhan anggaran per siswa per hari sebesar Rp 12.000 hingga Rp 15.000, maka total anggaran yang dibutuhkan per hari diperkirakan mencapai Rp 2,3 miliar hingga Rp 2,5 miliar.
"Angka ini sangat besar," ujar Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana. "Untuk memenuhi kebutuhan makan gratis bagi seluruh siswa setiap hari, kita membutuhkan anggaran yang sangat signifikan."
APBD Kota Malang Belum Cukup
Sayangnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2025 belum mengalokasikan anggaran khusus untuk program makan gratis ini. Hal ini disebabkan karena saat pembahasan APBD, pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan resmi terkait program tersebut.
"Kami sudah mempersiapkan data-data yang diperlukan, namun karena belum ada kepastian dari pusat, maka anggaran untuk program ini belum dimasukkan dalam APBD," jelas Suwarjana.
Harapan pada APBN
Dengan demikian, beban pembiayaan program makan gratis ini kemungkinan besar akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Kota Malang berharap pemerintah pusat dapat segera mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program ini.
"Kami optimistis program makan gratis ini akan berjalan lancar dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat," tambah Suwarjana.
Dampak terhadap Anggaran Daerah
Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan gratis ini tentu saja akan berdampak pada alokasi anggaran untuk program-program lainnya. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, mengungkapkan bahwa jika anggaran makan gratis ditanggung oleh APBD Kota Malang, maka sejumlah program pembangunan lainnya terpaksa harus ditunda atau dikurangi.
"Anggaran sebesar Rp 2,5 miliar per hari atau sekitar Rp 50 miliar per bulan adalah angka yang sangat besar. Jika anggaran ini diambil dari APBD, maka program-program penting seperti pembangunan TPS terpadu dan peningkatan anggaran drainase terpaksa harus dikorbankan," ujar Suryadi.
Koordinasi Antar Kementerian
Program makan gratis ini melibatkan beberapa kementerian, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antar kementerian untuk memastikan kelancaran program ini. Pemerintah pusat diharapkan dapat segera menetapkan mekanisme penyaluran anggaran dan tata cara pelaksanaan program makan gratis di seluruh daerah.
Tantangan dan Harapan
Program makan gratis merupakan program yang sangat baik untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan mengurangi angka stunting. Namun, pelaksanaan program ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketersediaan anggaran dan logistik.
Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan program makan gratis dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang nyata bagi anak-anak Indonesia.
